Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menerima konsesi pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan telah memicu diskursus tajam di ruang publik, terutama di kalangan intelektual organik dan aktivis lingkungan berbasis pesantren. Kritik tajam dilontarkan oleh KH Roy Murtadho, Pengasuh Pondok Pesantren Ekologi sekaligus Ketua Partai Hijau, dalam forum Rembug Warga NU Seri 5 yang diselenggarakan di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 15 Agustus 2026. Peristiwa ini menandai eskalasi ketegangan antara visi kemandirian ekonomi yang diusung oleh jajaran pimpinan PBNU di bawah Rois Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dengan aspirasi keberlanjutan ekologis yang selama ini menjadi komitmen moral komunitas santri.
Paradoks Narasi "Merawat Jagad" dan Realitas Pertambangan
Dalam kerangka filosofis yang dicanangkan oleh Gus Yahya, visi besar "Merawat Jagad, Membangun Peradaban" seharusnya menjadi kompas bagi setiap langkah strategis organisasi. Namun, bagi Gus Roy, penerimaan izin usaha pertambangan (IUP) oleh entitas ormas keagamaan merupakan bentuk deviasi dari komitmen tersebut. Secara sosiologis, Nahdlatul Ulama memiliki basis massa yang sangat besar di pedesaan, wilayah yang secara historis menjadi titik paling terdampak oleh eksploitasi sumber daya alam.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan (inconsistency) antara narasi ekoteologi yang sering digaungkan di lingkungan PBNU dengan realitas operasional industri ekstraktif. Industri tambang, yang secara global menyumbang jejak karbon signifikan dan degradasi biodiversitas, menuntut transparansi yang ketat. Keterlibatan ormas dalam sektor ini dikhawatirkan tidak hanya akan menggerus integritas moral organisasi, tetapi juga menciptakan risiko reputasi jangka panjang di mata masyarakat sipil internasional.
Tinjauan Regulasi dan Implikasi Ekonomi-Politik
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 memang telah membuka ruang bagi ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan ini dipandang oleh pihak pemerintah sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi ormas. Namun, dari perspektif ekonomi makro, efektivitas pengelolaan tambang oleh entitas yang tidak memiliki kompetensi teknis di sektor ekstraktif patut dipertanyakan.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pengelolaan tambang memerlukan modal intensif (capital intensive) dan keahlian manajemen risiko yang kompleks. Tanpa adanya kemitraan strategis dengan perusahaan yang berpengalaman, risiko kegagalan operasional sangat tinggi. Dalam analisis kebijakan ekonomi, keterlibatan aktor non-bisnis dalam sektor ekstraktif sering kali berujung pada pendelegasian wewenang kepada kontraktor swasta, yang dalam banyak kasus justru menjauhkan ormas dari tujuan pemberdayaan ekonomi umat yang sesungguhnya.
Refleksi Santri: Antara Sentimen Moral dan Tanggung Jawab Sosial
Gus Roy menekankan bahwa kritiknya lahir dari posisi sentimentil seorang santri yang memiliki keterlibatan empiris dalam advokasi persoalan sosio-ekologis. Pengalaman panjang berinteraksi dengan komunitas yang terdampak limbah tambang atau deforestasi memberikan perspektif unik bahwa nilai-nilai kemanusiaan sering kali dikorbankan demi profitabilitas. Bagi kalangan santri, penolakan terhadap eksploitasi alam yang merusak adalah implementasi dari konsep Hifdzul Bi’ah (menjaga lingkungan) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan hukum Islam (Maqashid Syariah).
Penting untuk dicatat bahwa dalam tradisi intelektual Nahdlatul Ulama, perdebatan mengenai fikih lingkungan sudah lama mengakar. Keputusan PBNU untuk terjun ke sektor tambang dipandang oleh banyak pengamat sebagai pergeseran paradigma (paradigm shift) yang radikal. Jika sebelumnya NU lebih menempatkan diri sebagai "penjaga moral" dan mitra kritis pemerintah, langkah ini menempatkan PBNU sebagai pelaku ekonomi dalam rantai pasok industri yang sering kali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
Analisis Dampak Jangka Panjang terhadap Citra Ormas
Dalam studi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Environmental, Social, and Governance (ESG), sebuah institusi besar seperti PBNU dituntut untuk memiliki standar etika yang melampaui standar hukum minimum. Penerimaan konsesi tambang berpotensi menciptakan gesekan internal di akar rumput. Berdasarkan pengamatan tren di media sosial dan ruang diskusi publik, terjadi polarisasi opini di kalangan warga Nahdliyin.
- Potensi Konflik Kepentingan: Sebagai organisasi yang memiliki pengaruh politik besar, keterlibatan dalam bisnis tambang akan menyulitkan PBNU ketika harus bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan lingkungan di masa depan.
- Degradasi Kepercayaan Publik: Kepercayaan publik merupakan modal sosial utama bagi ormas. Jika pengelolaan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang merusak, maka stigmatisasi negatif akan melekat pada identitas NU.
- Ujian Kemandirian Ekonomi: Apakah tambang adalah satu-satunya instrumen kemandirian ekonomi? Banyak ahli ekonomi menyarankan bahwa pemberdayaan UMKM, pendidikan vokasi, dan teknologi pertanian lebih sesuai dengan karakteristik basis massa Nahdlatul Ulama dibandingkan industri ekstraktif yang sangat berisiko.
Menimbang Fikih dalam Ekosistem Industri Ekstraktif
Dalam forum di IPB, para pakar juga menyoroti aspek fikih pertambangan. Apakah hasil dari eksploitasi alam yang berpotensi merusak lingkungan dapat dikategorikan sebagai thayyib (baik dan halal)? Pertanyaan ini menjadi krusial di tengah upaya PBNU untuk melakukan modernisasi organisasi. Integrasi antara fikih lingkungan dan manajemen sumber daya alam harus dilakukan secara komprehensif agar tidak terjadi diskoneksi antara nilai ibadah dan dampak sosial ekonomi.
Menurut perspektif Ekologi Politik, keputusan ini mencerminkan bagaimana kebijakan pemerintah sering kali menggunakan ormas sebagai "buffer" atau peredam konflik sosial di area pertambangan. Dengan memberikan konsesi, pemerintah secara tidak langsung melibatkan ormas dalam ekosistem industri yang kompleks. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya untuk membuktikan bahwa langkah ini benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat, bukan sekadar terjebak dalam pragmatisme ekonomi.
Kesimpulan dan Proyeksi Masa Depan
Polemik mengenai konsesi tambang PBNU bukanlah sekadar isu teknis-ekonomis, melainkan sebuah ujian bagi arah gerak organisasi Islam terbesar di Indonesia di masa depan. Kritik yang disampaikan oleh Gus Roy mewakili suara arus intelektual yang menginginkan NU tetap konsisten dengan khittah-nya sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan alam.
Untuk menghindari risiko yang lebih besar, PBNU perlu melakukan dialog terbuka yang lebih intensif dengan berbagai elemen santri dan pakar lingkungan. Transparansi dalam tata kelola tambang—jika memang akan dijalankan—harus menjadi syarat mutlak. Publik akan terus mengawasi apakah keputusan ini akan berakhir sebagai penguatan ekonomi umat atau justru menjadi beban sejarah bagi organisasi yang telah berdiri selama lebih dari satu abad tersebut.
Sebagaimana tertuang dalam dinamika organisasi keumatan, tantangan terbesar bagi Nahdlatul Ulama saat ini adalah bagaimana menyelaraskan kebutuhan ekonomi yang nyata dengan tanggung jawab moral sebagai organisasi berbasis massa yang mengedepankan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Keseimbangan antara kedua kutub ini akan menentukan legitimasi dan keberlangsungan visi "Merawat Jagad, Membangun Peradaban" di masa depan.